Palangka Raya, pilarkalimantan.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah mendorong pemerintah daerah untuk melakukan lompatan strategis dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA).
Kalteng dinilai wajib melepaskan ketergantungan pada penjualan bahan mentah (raw material) dan mulai fokus memperkuat sektor industri pengolahan (hilirisasi) di dalam daerah.
Tuntutan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Bambang Irawan. Ia menegaskan bahwa Bumi Tambun Bungai memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah dan beragam, namun pemanfaatannya selama ini dinilai belum mendatangkan keuntungan ekonomi yang optimal bagi masyarakat lokal.
Bambang menyoroti dinamika ekonomi regional di mana komoditas unggulan Kalteng dari sektor perkebunan, kehutanan, hingga pertambangan masih mendominasi pasar dalam bentuk bahan baku dasar. Akibat pola ini, rantai nilai (value chain) tertinggi dari proses pengolahan hilir justru dinikmati oleh daerah luar yang menampung bahan mentah tersebut.
“Wilayah Kalteng memiliki potensi SDA yang melimpah, sehingga perlu didukung dengan pembangunan industri pengolahan agar hasil produksi daerah tidak hanya bergantung pada penjualan bahan baku,” ujar Bambang Irawan saat memberikan keterangan, Selasa (23/6/26).
Menurutnya, kekayaan SDA harus menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi makro daerah. Tanpa adanya keberanian untuk membangun infrastruktur pabrik atau industri manufaktur lanjutan di dalam provinsi, kesejahteraan masyarakat lokal akan lambat merangkak naik.
Pengembangan sektor industri pengolahan diyakini tidak sekadar menaikkan angka pendapatan asli daerah (PAD), melainkan membawa efek domino (multiplier effect) yang luas bagi struktur sosial-ekonomi Kalteng.
Kehadiran pabrik pengolahan akan menyerap tenaga kerja lokal dalam skala besar, mengurangi angka pengangguran regional.
Menstimulasi ekosistem usaha baru di sekitar kawasan industri, seperti sektor logistik, UMKM kuliner, akomodasi, hingga jasa transportasi.
Membangun fondasi ekonomi daerah yang lebih tangguh dan berkelanjutan, tidak rentan terhadap fluktuasi harga komoditas mentah di pasar global.
Guna mewujudkan visi hilirisasi tersebut, Komisi II DPRD Kalteng meminta jajaran pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk proaktif menciptakan iklim investasi yang kondusif. Sinergi yang kuat antara eksekutif dan pelaku usaha menjadi kunci utama menarik minat investor menanamkan modal di sektor industri pengolahan.
“Kita perlu mendorong agar komoditas unggulan daerah dapat diolah lebih lanjut di Kalteng sehingga manfaat ekonominya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkas Bambang. ( red )
