Palangka Raya, pilarkalimantan.com – Gelombang pemadaman listrik bergilir yang kembali melanda wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng) menuai kritik tajam dari kalangan legislator. Komisi II DPRD Kalteng secara tegas mendesak jajaran pimpinan PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (Kalselteng) untuk memberikan penjelasan terbuka dan bertindak profesional sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.
Kondisi kelistrikan yang belum stabil ini dinilai sangat merugikan masyarakat, terlebih pemadaman sering terjadi mendadak tanpa antisipasi maupun sosialisasi informasi yang memadai.
Sekretaris Komisi II DPRD Kalteng, Hero Harapanno Mandouw, mengungkapkan kekecewaan mendalam atas berulangnya pemadaman listrik di berbagai daerah Kalteng. Menurutnya, PLN sebelumnya telah melakukan serangkaian perbaikan jaringan hingga pemeliharaan rutin, namun gangguan pasokan daya justru terus berulang.
“Kita kan kemarin sudah ada perbaikan dari PLN, habis itu bulan ini juga ada pemeliharaan. Namun beberapa hari terakhir ini terjadi lagi. Kok kayak semaunya tanpa antisipasi,” kritik Hero dengan nada kecewa, Senin (28/7/26).
Ia menilai, manajemen PLN seharusnya memiliki perencanaan teknis dan mitigasi risiko yang matang agar pemeliharaan berkala benar-benar berdampak pada keandalan pasokan listrik, bukan malah memicu pemadaman berulang.
Hero menekankan bahwa masyarakat selaku pelanggan memiliki hak fundamental untuk mendapatkan layanan listrik yang andal serta penjelasan yang masuk akal setiap kali terjadi pemadaman. Hal ini berbanding terbalik dengan tuntutan kewajiban pembayaran yang sangat ketat dari pihak PLN.
“Selama ini masyarakat selalu dituntut memenuhi kewajibannya membayar tagihan listrik sesuai pemakaian. Tidak ada listrik gratis. Bahkan lambat sedikit saja membayar token langsung mati.
Ketika terjadi pemadaman listrik yang tidak terkontrol seperti sekarang ini, pertanggungjawaban dan alasan yang jelas justru tidak ada. Itu yang kami nilai sangat merugikan masyarakat,” tegasnya.
Komisi II DPRD Kalteng berharap PLN Kalselteng segera melakukan evaluasi menyeluruh dan memberikan informasi yang transparan kepada publik terkait penyebab, jadwal, dan langkah penyelesaian pemadaman agar tidak terus berulang dan merugikan masyarakat.( red )
