Palangka Raya, pilarkalimantan.com – Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran menegaskan pentingnya memperkuat koordinasi dan langkah nyata dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Upaya tersebut dilakukan melalui evaluasi penanganan di lapangan, penguatan sinergi lintas sektor, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
Penegasan itu disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Pemantauan Penanganan Karhutla di Provinsi Kalimantan Tengah yang berlangsung di Aula Serbaguna (Aserna) Rumah Jabatan Gubernur, Kamis (29/10/2026). Rapat menjadi momentum mengevaluasi langkah yang telah dilakukan sekaligus memastikan penanganan berjalan lebih terarah dan efektif.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur menekankan karakteristik wilayah Kalteng yang luas dengan kawasan gambut yang kompleks membutuhkan pendekatan menyeluruh. Upaya pemadaman harus berjalan beriringan dengan pencegahan, pengawasan, penegakan aturan, dan evaluasi pemanfaatan lahan.
Penanganan karhutla, menurutnya, tidak cukup dilakukan ketika api sudah muncul. Diperlukan kerja bersama yang berkelanjutan agar risiko kebakaran dapat ditekan dan dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, serta aktivitas masyarakat dapat diminimalkan.
Gubernur juga menyoroti perlunya evaluasi tata ruang dan pemanfaatan lahan yang berulang kali terbakar. Lahan yang tidak produktif perlu mendapat perhatian melalui kebijakan yang tepat, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perlindungan ekosistem gambut.
Ia turut mendorong penguatan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran terkait karhutla. Pengawasan perizinan dan pengelolaan lahan harus dilakukan secara tegas agar memberikan efek jera sekaligus mencegah kebakaran berulang.
Sebelumnya, Sekda Provinsi Kalteng Linae Victoria Aden dalam pengantarnya menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, TNI-Polri, perangkat teknis, dunia usaha, serta masyarakat. Kolaborasi tersebut diharapkan menghasilkan tindak lanjut yang konkret, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan lapangan.
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalteng Ahmad Toyib melaporkan, berdasarkan data hingga 28 Oktober 2026, tercatat 76 titik panas dan 26 kejadian karhutla dengan luas terbakar sekitar 43,93 hektare.
Secara kumulatif sejak 1 Januari hingga 28 Oktober 2026, tercatat 371.692 titik panas dan 7.634 kejadian karhutla, dengan total luas lahan terbakar mencapai 20.699 hektare berdasarkan data Satgas kabupaten/kota.
Penanganan melibatkan 16.478 personel dari berbagai unsur, termasuk BPBD, TNI-Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, relawan, dan elemen masyarakat lainnya. Seiring menurunnya eskalasi dalam beberapa hari terakhir, jumlah personel dievaluasi bertahap sesuai kebutuhan. Namun patroli dan pemantauan tetap dilakukan untuk memastikan sisa titik api segera ditangani.
Di tengah upaya pemadaman, Pemprov Kalteng memperkuat perlindungan masyarakat terdampak kekeringan dan asap karhutla. Berdasarkan laporan BPBD, lebih dari 600 sumur bor telah dibangun untuk mendukung ketersediaan air bersih. Distribusi air bersih ke berbagai kabupaten/kota juga telah mencapai lebih dari 14 juta liter.
Selain itu, pemerintah menyiapkan bantuan pangan bagi lebih dari 450.000 warga terdampak. Dukungan kesehatan berupa obat-obatan, multivitamin, dan masker turut disalurkan.
Perhatian juga diberikan kepada petugas dan relawan di lapangan. Pemerintah mendukung pemenuhan kebutuhan operasional, makanan, serta perlengkapan keselamatan. Relawan yang direkrut dengan pembiayaan APBD maupun belanja tidak terduga mendapatkan honorarium harian Rp150.000, disertai dukungan konsumsi dan BBM operasional.
Kepala BMKG Provinsi Kalteng Agung Sudiono Abadi menjelaskan awal musim hujan berlangsung bertahap dan tidak merata di seluruh wilayah. Kondisi ini membuat kewaspadaan terhadap karhutla tetap diperlukan, terutama karena kebakaran di lahan gambut dapat bertahan di bawah permukaan tanah meski api permukaan telah padam.
BMKG memprakirakan curah hujan akan meningkat pada November, dengan puncak musim hujan diperkirakan Desember hingga Januari. Namun perubahan cuaca tersebut tidak berarti risiko kebakaran dapat diabaikan. Kewaspadaan juga perlu diimbangi kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi pada musim hujan.
Rapat turut dihadiri Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo, unsur Forkopimda, Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin, kepala perangkat daerah terkait, serta Ketua Tim Bappisus RI Khaidir beserta rombongan.( red )
