Palangka Raya, pilarkalimantan.com – Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, menyambut baik kebijakan pemerintah terkait pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Kebijakan tersebut dinilai menjadi kabar menggembirakan bagi tenaga yang telah bertahun-tahun mengabdi di lingkungan pemerintahan daerah.
Hatir mengatakan, kepastian status sebagai PPPK penuh waktu merupakan hal yang patut disyukuri, terutama bagi tenaga yang selama ini menunggu kejelasan nasib setelah mengabdi dalam waktu cukup lama.
“Kita bersyukur karena selama ini banyak yang berstatus paruh waktu dan sudah bertahun-tahun menunggu kepastian. Ini tentu menjadi kabar baik dan menyenangkan bagi teman-teman, sahabat, serta keluarga kita yang selama ini sudah mengabdi di pemerintahan daerah,” ujar Hatir dalam wawancara.
Ia menyebutkan, sejumlah tenaga di bidang kesehatan dan pendidikan juga telah lama menantikan kepastian tersebut. Bahkan, menurutnya, ada tenaga yang sudah mengabdi hingga sekitar 10 tahun dengan status paruh waktu.
“Kita bisa memahami bagaimana penantian mereka selama ini. Karena itu, kita patut bersyukur pemerintah sudah membuka peluang tersebut dan kita tentu mendorong agar kebijakan ini terus memberikan kepastian bagi tenaga yang telah mengabdi,” katanya.
Meski demikian, Hatir berharap perhatian pemerintah terhadap kebutuhan aparatur tidak hanya terbatas pada penataan tenaga PPPK. Ia juga mendorong agar penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk masyarakat umum dapat kembali dibuka pada 2027.
“Harapan kita juga tidak hanya sampai di situ. Penerimaan PNS untuk umum juga perlu menjadi perhatian, karena banyak anak-anak muda kita, baik sarjana maupun lulusan SMA, yang masih menantikan kesempatan untuk menjadi PNS,” ungkapnya.
Menurut Hatir, kesempatan mengikuti seleksi CPNS masih menjadi harapan bagi sebagian generasi muda. Di sisi lain, pemerintah daerah juga perlu memperhitungkan kebutuhan tenaga baru untuk mendukung pelayanan publik, terutama seiring adanya pegawai yang memasuki masa pensiun.
“Kalau banyak pegawai yang pensiun, tentu perlu dipikirkan kebutuhan tenaga baru untuk mendukung jalannya pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemenuhan kebutuhan aparatur harus disertai penataan yang matang. Sebab, masih terdapat instansi yang membutuhkan tambahan tenaga, sementara pada instansi lain perlu dilakukan evaluasi terhadap jumlah pegawai yang tersedia.
Karena itu, Hatir berharap BKPSDM dan pemerintah daerah melakukan pemetaan kebutuhan pegawai secara cermat dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan publik serta kemampuan keuangan daerah. Dengan demikian, penataan ASN dapat berjalan seimbang dan kesempatan bagi tenaga yang telah mengabdi maupun generasi muda tetap terbuka.( red )
