Palangka Raya, pilarkalimantan.com – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Purdiono, mengajak pemerintah daerah untuk terus memperkuat penerapan prinsip _good governance_ atau tata kelola pemerintahan yang baik sebagai fondasi utama dalam pembangunan daerah.
“Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan kebutuhan mendasar dalam upaya mendorong kemajuan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Tengah. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik perlu didukung dengan penguatan transparansi dan akuntabilitas di setiap lini,” ucapnya, Senin (6/4/26).
Sistem pemerintahan yang berjalan secara optimal akan mampu menciptakan iklim yang kondusif. Kalau birokrasi bersih, perizinan cepat, dan aturan jelas, investor jadi percaya masuk Kalteng.
“Efeknya langsung ke pembangunan yang melesat dan kualitas hidup masyarakat naik. Jalan mulus, sekolah bagus, RS siap layani itu semua berawal dari tata kelola yang benar,” kata politisi Partai Golkar itu.
“Selain itu, juga menekankan pentingnya supremasi hukum sebagai salah satu pilar utama dalam mewujudkan good governance,” tambahnya.
Dengan penegakan hukum yang baik, diharapkan setiap penyelenggara pemerintahan dapat menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak ada tebang pilih. ASN, pejabat, sampai pelaku usaha semua wajib taat aturan.
“Efisiensi dan efektivitas birokrasi juga perlu terus ditingkatkan, agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal dan penggunaan sumber daya dapat lebih tepat guna,” lanjutnya.
Artinya: potong birokrasi berbelit, hapus pungli, dan pastikan APBD dipakai tepat sasaran. Dari hulu ke hilir harus hemat tapi hasilnya maksimal.Pemanfaatan teknologi informasi menjadi bagian penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Digitalisasi dinilai dapat mempermudah akses informasi serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan,” ujarnya.
Contoh: e-budgeting biar APBD bisa dipantau warga, e-government buat urus KTP tanpa calo, dan aplikasi pengaduan biar keluhan jalan rusak langsung nyampe ke dinas.
“Selain itu berharap, melalui komitmen bersama dari seluruh pihak, penerapan good governance di Kalimantan Tengah dapat semakin optimal dan memberikan dampak positif bagi pembangunan yang berkelanjutan serta kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Komisi I DPRD Kalteng siap jadi mitra + pengawas. Lewat fungsi pengawasan, mereka akan rutin cek LKPJ kepala daerah, kinerja OPD, dan tindak lanjut temuan BPK. ( red )
