Oplus_0
Palangka Raya, pilarkalimantan.com – Bupati Murung Raya melalui Wakil Bupati (Wabup) Murung Raya, Rahmato Muhidin, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029 yang digelar di Aula Jayang Tingang, Jl. RTA Milono No. 1, Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (28/05/25).
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bagian dari proses penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program prioritas perangkat daerah
Musrenbang RPJMD ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.
Rahmato Muhidin menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Murung Raya berkomitmen mendukung pencapaian Prioritas Nasional, Proyek Prioritas/Strategis, serta arah kebijakan kewilayahan melalui sinergi dan integrasi program daerah.
“Kami mendukung penuh arah kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah. Sinergi antara Pemerintah Daerah dan Provinsi sangat penting agar program-program strategis dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya di wilayah Murung Raya,” kata Rahmato Muhidin.
Ia menambahkan bahwa Murung Raya memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, terutama batu bara. Namun, menurutnya, tingginya tingkat inflasi menunjukkan masih perlunya dukungan infrastruktur yang memadai, termasuk di sektor pertanian dan distribusi logistik
Rahmato juga menyoroti pentingnya percepatan rencana pembangunan di Kecamatan Laung Tuhup, khususnya kelanjutan program Pemprov sebelumnya serta pembangunan pelabuhan yang representatif untuk mendukung distribusi hasil tambang ke luar wilayah Murung Raya.
Selain itu, ia mendorong pembangunan jembatan penyeberangan Sungai Barito di Kecamatan Laung Tuhup agar menjadi prioritas Provinsi. Infrastruktur ini dinilai sangat strategis untuk membuka akses antarwilayah, memperlancar arus logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.( Es )
