Oplus_131072
Jakarta, pilarkalimantan.com – Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Agustan Saining, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tahun 2025 antar Pusat dan Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Kegiatan yang mengusung tema “Sinergi Membangun Hutan untuk Memperkuat Ekonomi Wilayah” ini berlangsung pada 2–3 Mei 2025 di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, dan dibuka secara resmi oleh Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni.
Dalam sambutannya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menekankan bahwa tata kelola kehutanan masih menjadi pekerjaan rumah besar selama 27 tahun pasca-reformasi. Ia menyoroti bahwa sentralisasi ekstrem di masa lalu tidak memberikan kesejahteraan nyata bagi daerah.
“Desentralisasi pasca reformasi memang membawa berkah, namun juga memunculkan tantangan baru seperti desentralisasi korupsi dan kerusakan lingkungan,” ujarnya.
Menteri Raja Juli juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mencari titik temu antara pelestarian lingkungan dan pembangunan ekonomi agar tidak terjebak dalam kutub ekstrem.
“Hutan harus tetap lestari, pembangunan tidak boleh berhenti, dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi tujuan utama. Ini bukan hal mudah, tapi inilah pedoman kita,” tegasnya.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Kementerian Kehutanan saat ini tengah menyusun Rencana Strategis 2025–2029 yang difokuskan pada empat sasaran utama, yakni:
1. Ekologi: Meningkatkan kapasitas hutan dalam memelihara fungsi ekologi dan sebagai paru-paru dunia.
2. Sosial: Mendorong peran hutan dalam pemerataan pembangunan wilayah.
3. Ekonomi: Mengembangkan potensi produk hutan, pangan, dan energi dari kawasan hutan.
4. Tata Kelola: Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis digital menuju birokrasi kelas dunia.
Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Kalteng, Agustan Saining, yang hadir sebagai pembicara nasional, menekankan pentingnya sinergi konkret antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun sektor kehutanan yang berkelanjutan, khususnya di wilayah Kalimantan yang memiliki kekayaan hutan tropis yang sangat besar.
“Kalimantan Tengah memiliki kawasan hutan yang sangat luas dan berperan strategis dalam mendukung keseimbangan ekologis nasional. Untuk itu, diperlukan sinergi yang solid antara kebijakan pusat dan pelaksanaan di daerah agar pengelolaan hutan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan,” ujarnya.
Rakornas ini turut dihadiri oleh para Kepala Dinas yang membidangi kehutanan dari seluruh provinsi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Kemenhut, Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Ketua Asosiasi Kehutanan, akademisi, serta Kepala Pusat Pengembangan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi Kehutanan bersama jajaran struktural dan fungsional. Para peserta juga mengikuti forum diskusi kelompok terarah (FGD) yang membahas arah pembangunan kehutanan 2025–2029 di tiga regional utama: Sumatera–Kalimantan, Jawa–Bali–Nusa Tenggara, dan Sulawesi–Maluku–Papua.( Es )
