Palangka Raya, pilarkalimantan.com – Dampak kenaikan harga BBM nonsubsidi kian dirasakan masyarakat di Kalteng, terutama kalangan nelayan yang menggantungkan operasionalnya pada ketersediaan Solar subsidi. Di sejumlah pelabuhan perikanan seperti Kumai, Sampit, dan Pangkalan Bun, nelayan mengaku kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi dalam jumlah cukup.
Kondisi di lapangan menunjukkan pasokan yang semakin terbatas, sehingga memicu kekhawatiran terhadap keberlanjutan aktivitas ekonomi mereka. Antrean panjang di SPBU nelayan dan pembatasan pembelian menjadi pemandangan yang kerap terjadi dalam beberapa pekan terakhir.
Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Siti Nafsiah, menegaskan bahwa nelayan merupakan kelompok yang paling rentan terdampak situasi ini. Menurutnya, kenaikan harga BBM nonsubsidi memang tidak menyasar langsung, tapi dampaknya merembet hingga ke sektor perikanan tangkap.
Ketergantungan terhadap Solar subsidi membuat nelayan kesulitan beradaptasi ketika pasokan tidak stabil. Sebagian besar kapal nelayan kecil di Kalteng menggunakan mesin diesel yang hanya bisa berjalan dengan Solar subsidi.
“Nelayan sangat bergantung pada Solar subsidi. Ketika distribusinya tidak lancar, maka aktivitas melaut otomatis terganggu,” ujarnya, Sabtu (9/5/26).
Siti menjelaskan, keterbatasan pasokan tersebut tidak hanya berdampak pada frekuensi melaut, tetapi juga berpengaruh terhadap pendapatan nelayan. Biaya operasional naik, sementara harga ikan di tingkat nelayan cenderung stagnan.
Sejumlah nelayan bahkan memilih mengurangi aktivitas karena biaya operasional yang meningkat tidak sebanding dengan hasil tangkapan. “Ada yang biasanya melaut 5 kali seminggu, sekarang jadi 2-3 kali. Kalau dipaksa, rugi di ongkos,” kata Siti menirukan keluhan nelayan yang ditemuinya.
Di sisi lain, ia menilai kenaikan harga BBM tidak memberikan dampak signifikan terhadap sektor usaha berskala besar seperti pertambangan. Perusahaan besar umumnya sudah menggunakan BBM nonsubsidi dan memiliki kemampuan menyerap kenaikan biaya.
Namun, kondisi ini justru memperlebar kesenjangan beban ekonomi antara pelaku usaha besar dan masyarakat kecil. “Untuk sektor tambang mungkin tidak terlalu terasa. Namun bagi masyarakat umum, khususnya nelayan, dampaknya sangat signifikan,” tambahnya.
Siti menyebut, kondisi ini bisa memukul ketahanan pangan daerah jika nelayan berhenti melaut dalam waktu lama. Pasokan ikan di pasar tradisional berpotensi turun dan harga ikut merangkak naik.
Lebih lanjut, kenaikan harga BBM juga berdampak pada meningkatnya biaya distribusi barang dan jasa. Truk pengangkut, kapal angkut, hingga transportasi darat ikut menyesuaikan tarif. Hal ini berimbas pada kenaikan harga kebutuhan pokok di pasaran, sehingga menambah tekanan ekonomi masyarakat secara luas.
Komoditas seperti beras, minyak goreng, dan sayur mayur di pasar besar Palangka Raya dan Sampit sudah menunjukkan tren kenaikan 5-10% sejak awal Mei 2026.
Siti berharap pemerintah melalui instansi terkait seperti Dinas Perikanan, Pertamina, dan Hiswana Migas dapat segera melakukan evaluasi terhadap sistem distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan kelangkaan di lapangan.
Ia menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat agar masyarakat kecil tetap mendapatkan akses energi yang terjangkau. Data penerima Solar subsidi perlu diperbarui dan pengawasan di SPBU nelayan diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan.
“Distribusi harus diawasi dengan baik agar benar-benar menyentuh masyarakat yang berhak, khususnya nelayan. Jangan sampai mereka semakin terbebani. Kalau perlu, kuota ditambah dan waktu penyaluran diperpanjang,” tandasnya. ( red )
