Oplus_131072
Palangka Raya, pilarkalimantan.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mendorong peningkatan kualitas Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) melalui penerapan skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Hal ini disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Provinsi Kalteng, Sri Widanarni, dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Hotel Aurila, Palangka Raya, Rabu (12/02/25).
Acara tersebut membahas penerapan BLUD di SMK se-Kalimantan Tengah guna meningkatkan kemandirian dan daya saing sekolah kejuruan.
Dalam sambutannya, Sri Widanarni menegaskan bahwa BLUD memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, sehingga SMK dapat menerapkan praktik bisnis yang sehat serta lebih adaptif terhadap kebutuhan lokal. “Dengan menjadi BLUD, SMK diharapkan semakin mandiri, inovatif, kreatif, dan produktif. Konsep ini memungkinkan sekolah untuk meningkatkan pelayanan publik, memberdayakan siswa melalui kewirausahaan, serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan sektor industri,” ujarnya.
Saat ini, dari lebih dari 140 SMK yang ada di Kalimantan Tengah, sebanyak 59 sekolah telah mengusulkan diri untuk menjadi BLUD dan sedang menjalani proses penilaian administrasi. Pemerintah provinsi berharap persyaratan yang ditetapkan dapat segera dipenuhi sehingga lebih banyak SMK bisa menerapkan skema BLUD.
“BLUD memungkinkan SMK untuk mengelola hasil produk atau jasa secara mandiri. Hasil karya siswa bisa dipasarkan, dan keuntungannya dapat digunakan kembali untuk mendukung operasional sekolah serta meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan siswa,” tambah Sri Widanarni.
Selain meningkatkan kemandirian sekolah, penerapan BLUD di SMK juga diharapkan mampu menekan angka pengangguran di Kalimantan Tengah. Dengan pembelajaran berbasis keterampilan dan pelatihan teknis yang lebih fleksibel, para lulusan SMK diharapkan siap bersaing di dunia kerja dan mampu menciptakan peluang usaha sendiri.
Pendanaan BLUD di SMK bersumber dari Dana BOS serta dukungan pemerintah provinsi, dengan regulasi yang mengacu pada peraturan pelaksanaan BLUD. Model ini tidak hanya memberikan kebebasan dalam pengelolaan keuangan, tetapi juga memastikan bahwa pelatihan di SMK mampu menghasilkan barang dan jasa berkualitas yang dapat memperoleh sertifikasi atau pengakuan resmi.
“Dengan BLUD, SMK tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga inkubator bisnis bagi para siswa. Ini adalah langkah besar dalam mempersiapkan generasi muda yang kompeten dan siap menghadapi tantangan dunia kerja,” pungkasnya.
Penerapan BLUD di SMK Kalimantan Tengah menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan kejuruan dan memastikan lulusan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri serta dunia usaha. Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah dan dukungan berbagai pihak, diharapkan program ini dapat berjalan dengan optimal dan memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan serta perekonomian daerah. ( Es )
