Oplus_131072
Puruk Cahu, pilarkalimantan.com – Sebagai langkah awal, Penjabat (Pj) Bupati Murung Raya, Hermon, memimpin langsung pertemuan konsultasi publik untuk membahas rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Murung Raya tahun 2026.
Dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kab. Mura pada Jumat (14/02/25), Hermon didampingi oleh Pj Sekretaris Daerah Mura, Rudie Roy, serta Kepala Bapperida Kab. Mura, Ferry Hardi.
Para Kepala Perangkat Daerah, Kepala BPS Kab. Mura, Camat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan sejumlah undangan turut menghadiri acara tersebut.
Pj Sekda Mura, Rudie Roy, yang membacakan sambutan Pj Bupati Mura, menegaskan bahwa konsultasi publik ini menjadi tahap penting dalam musyawarah perencanaan pembangunan daerah. Proses ini bertujuan untuk menjaring saran, masukan, serta aspirasi dari berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat guna menentukan prioritas serta sasaran pembangunan tahun 2026.
Rudie Roy menekankan pentingnya menyelaraskan fokus pembangunan Kabupaten Murung Raya 2024-2026 dengan tema Pengembangan Ekonomi Lokal dan Pemerataan Infrastruktur. Ia kemudian memaparkan enam prioritas pembangunan daerah 2026, yaitu:
Pembangunan infrastruktur untuk hilirisasi produk unggulan masyarakat.
Peningkatan kualitas standar pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.
Peningkatan promosi daerah serta kerja sama untuk investasi dalam pengembangan ekonomi.
Pengembangan konektivitas daerah guna memperlancar distribusi barang dan jasa.
Penerapan inovasi dalam pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
Penguatan kualitas lingkungan hidup serta mitigasi bencana.
Rudie Roy menegaskan bahwa RKPD 2026 berperan krusial dalam memastikan pembangunan yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan serta harus selaras dengan RPJPN, RPJPD Kalteng, dan regulasi yang berlaku.
Pemerintah Kabupaten Murung Raya menutup konsultasi publik dengan diskusi terbuka bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, dan stakeholder terkait. Peserta membahas isu utama RKPD 2026, seperti akses jalan, Pasar Pelita Hilir, Kamtibmas, dan infrastruktur di kecamatan terjauh.
Pemerintah Kabupaten Murung Raya berharap konsultasi publik ini menghasilkan RKPD 2026 yang inklusif, aspiratif, dan sesuai kebutuhan masyarakat. (Helmi)
