Palangka Raya, pilarkalimantan.com – Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menggelar silaturahmi bersama pimpinan media, organisasi pers, dan wartawan di Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Selasa (19/05/26). Pertemuan tersebut dilakukan untuk mempererat komunikasi antara pemerintah dan insan pers sekaligus memperkuat peran media dalam mengawal pembangunan daerah.
Sekitar 120 Orang jurnalis dari media cetak, elektronik, dan online se-Kalteng hadir dalam suasana santai namun serius. Acara diisi dengan dialog terbuka, makan siang bersama, dan sesi tanya jawab terkait arah kebijakan Pemprov Kalteng.
Kegiatan itu menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah provinsi dan insan pers. Dalam pertemuan tersebut, berbagai perkembangan pembangunan hingga tantangan yang dihadapi selama masa kepemimpinan turut dibahas. Mulai dari progres cetak sawah, penanganan jalan rusak, hingga program Kartu Huma Betang Sejahtera menjadi sorotan wartawan.
Agustiar Sabran mengatakan, pemerintah terus berupaya menjaga transparansi serta pengawasan pembangunan selama satu tahun tiga bulan masa jabatannya. Ia menilai kontrol dari berbagai pihak, termasuk media, sangat penting agar program pemerintah tetap berjalan sesuai arah pembangunan.
“Pengawasan dan masukan dari media sangat kami perlukan agar pembangunan tetap berjalan sesuai tujuan. Media adalah mitra kritis, bukan lawan. Kritik yang berbasis data justru membantu kami memperbaiki diri,” kata Agustiar.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah rutin melakukan evaluasi secara bulanan maupun tahunan untuk memastikan seluruh kebijakan tetap terpantau. Evaluasi dilakukan bersama Bappeda, Inspektorat, dan OPD terkait untuk mengukur serapan anggaran dan capaian kinerja.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan media diperlukan agar informasi yang diterima masyarakat tetap objektif dan membangun. “Kami tidak anti kritik. Yang kami butuhkan adalah informasi yang berimbang agar masyarakat tidak bingung dan pembangunan tidak terganggu hoaks,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Agustiar juga menyoroti kondisi anggaran daerah yang mengalami penyesuaian akibat situasi ekonomi global dan efisiensi transfer pusat. Ia mengakui, kondisi tersebut berdampak pada lambatnya penyerapan anggaran di sejumlah sektor, terutama infrastruktur dan kegiatan fisik.
Meski demikian, pemerintah provinsi tetap berkomitmen menggunakan anggaran secara tepat guna dan tepat sasaran. Ia memastikan sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah meski APBD 2026 mengalami penurunan sekitar 12% dari tahun sebelumnya.
“Program yang langsung menyentuh masyarakat seperti beasiswa, bantuan kesehatan, dan pangan murah tidak kami potong. Kami lebih baik menunda kegiatan seremonial daripada mengurangi hak dasar rakyat,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah juga terus berupaya memperbaiki infrastruktur jalan di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah secara bertahap. Menurut Agustiar, keterbatasan anggaran membuat perbaikan dilakukan secara bertahap sesuai skala prioritas, dengan fokus pada ruas penghubung sentra produksi dan wilayah terisolir.
Ia turut mengajak seluruh insan pers untuk memberikan kritik dan masukan yang konstruktif berdasarkan kondisi faktual di lapangan. Pemerintah, kata dia, membuka ruang komunikasi agar aspirasi masyarakat dapat tersampaikan melalui media.ucapnya ( red )
