Palangka Raya, pilarkalimantan.com – Program Koperasi Desa Merah Putih yang digadang jadi penggerak ekonomi arus bawah di Kalimantan Tengah justru menuai kritik. Di lapangan, pelaksanaan KDMP dilaporkan menghadapi kendala serius mulai dari pembayaran proyek yang macet hingga sewa peralatan ke pihak ketiga yang belum dibayar.
Ironisnya, DPRD Kalteng mengaku “mandul” untuk mengawasi. Penyebabnya, alur program KDMP dipotong langsung dari pusat ke desa tanpa melewati provinsi dan kabupaten.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Sudarsono, blak-blakan soal lemahnya fungsi pengawasan DPRD terhadap KDMP.
“Kita mungkin tidak punya peran secara langsung ya, karena ini lahir dari pemerintah bahkan melibatkan pemerintah desa. Yang saya sendiri bingung, kita perannya di mana. Kita hanya memberikan saran-saran saja sebenarnya,” ujarnya kepada awak media, Selasa 30/6/26.
Menurut Sudarsono, arsitektur KDMP membuat lembaga legislatif di tingkat provinsi tidak memiliki instrumen hukum dan anggaran untuk melakukan kontrol langsung. Padahal di lapangan, keluhan dari rekanan dan masyarakat sudah mulai terdengar.
Meski tidak bisa mengawasi langsung, Sudarsono memberikan 2 strategi penting agar KDMP tidak menjadi proyek asal-asalan:
1.
“Laksanakan Koperasi Merah Putih ini di tempat yang memang punya potensi maju, di desa-desa yang lebih maju dulu. Jangan sampai disamaratakan dengan pelosok yang enggak punya potensi sama sekali,” tegasnya.
Alasannya: koperasi butuh SDM siap, pasar jelas, dan komoditas unggulan agar bisa langsung jalan dan menghasilkan.
2.
Sudarsono menilai pendekatan gebyar di semua desa sekaligus berisiko menimbulkan kegagalan sistemik. Evaluasi berkala dinilai perlu agar pemerintah bisa segera membenahi manajemen, keuangan, dan operasional koperasi yang bermasalah.
Selain persoalan pengawasan, sorotan juga mengarah ke teknis pelaksanaan. Sejumlah pihak ketiga mengaku pembayaran proyek dan biaya sewa peralatan untuk KDMP di beberapa desa di Kalteng belum dibayarkan. Kondisi ini dikhawatirkan akan membuat rekanan enggan bekerja sama dan roda ekonomi desa justru terhambat.
DPRD berharap pemerintah pusat, Pemprov, dan Pemdes duduk bersama mencari solusi. Jangan sampai semangat memberdayakan ekonomi desa justru melahirkan utang baru dan kekecewaan masyarakat.
“Program bagus harus diimbangi kesiapan. Kalau tidak, niat baik membangun ekonomi arus bawah bisa berbalik jadi beban,” pungkas Sudarsono.( red )
