Palangka Raya, pilarkalimantan.com – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 antara Pemprov Kalteng dan DPRD berlangsung serius. Komitmen memperkuat kemandirian fiskal jadi sorotan utama, Senin 13/07/26 di Ruang Rapat Gabungan DPRD Kalteng.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalteng Riska Agustin. Dari Pemprov hadir Pj Sekda Linae Victoria Aden bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD.
Dalam pembahasan, Badan Anggaran DPRD menyampaikan sejumlah catatan penting agar tata kelola keuangan daerah makin baik ke depan:
1.
PAD Kalteng dinilai belum optimal sehingga masih sangat bergantung pada transfer pusat.
2.
Perencanaan anggaran harus lebih realistis dan berbasis data agar tidak terjadi silpa besar atau kegiatan molor.
3.
Aset milik Pemprov perlu dikelola produktif agar bisa jadi sumber pendapatan baru.
4.
Penyerapan dan pemanfaatan dana transfer harus tepat sasaran dan berdampak langsung ke masyarakat.
5. *Penguatan Pengendalian Internal*
Sistem tata kelola dan pengawasan harus akuntabel untuk mencegah kebocoran anggaran.
Pj Sekda Kalteng Linae Victoria Aden mengapresiasi seluruh rekomendasi DPRD. Ia memastikan catatan tersebut akan ditindaklanjuti bersama OPD terkait.
“Kami telah menyimak berbagai masukan yang disampaikan dan akan menindaklanjutinya bersama perangkat daerah terkait. Pemprov Kalteng terus berupaya melakukan berbagai langkah untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, memperkuat kualitas perencanaan, serta meningkatkan kapasitas SDM dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Kepala Bapperida Kalteng Syahfiri memaparkan, fiskal tahun 2025 memang penuh tantangan. Salah satunya tingginya ketergantungan pada pendapatan transfer dari pusat.
“Intinya kita ingin membangun ketahanan fiskal daerah. Tidak bisa terus tergantung, harus ada kemandirian,” jelas Syahfiri.
Di akhir rapat, kedua belah pihak sepakat memperkuat sinergi. Tujuannya satu: mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat Bumi Tambun Bungai.
“Evaluasi APBD ini bukan untuk saling menyalahkan. Tapi untuk memastikan uang rakyat digunakan sebaik-baiknya dan hasilnya bisa dirasakan langsung,” tegas Riska Agustin.( red )
