Palangka Raya, pilarkalimantan.com – Wakil Ketua II DPRD Kota Palangka Raya Nenie Adriarti Lambung meminta Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya menggunakan dana Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp10 miliar secara efektif dan bertanggung jawab.
“Bantuan Presiden sebesar Rp10 miliar ini harus digunakan dengan sebaik-baiknya dan seefektif mungkin untuk penanganan karhutla. Kami berharap anggaran tersebut benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” ujar Nenie, Selasa (27/10/26).
Nenie menekankan pentingnya penggunaan dana yang tepat sasaran agar dampak karhutla terhadap lingkungan, kesehatan, serta aktivitas masyarakat dapat ditekan. Menurutnya, pemerintah kota harus mempertimbangkan berbagai kebutuhan prioritas dalam penanggulangan bencana tersebut.
Selain itu, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini menuntut transparansi dalam pengelolaan anggaran agar setiap penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Hal ini dilakukan untuk menghindari potensi penyalahgunaan anggaran bantuan pemerintah pusat.
Nenie berharap dana Rp10 miliar tersebut tidak hanya mendukung penanganan, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan karhutla. Dengan perencanaan yang terukur, dia optimis dampak bencana serupa dapat diminimalkan pada masa mendatang.( red)
