Anggota DPRD Barito Utara, Patih Herman AB saat menemui Direktur PDAM Muara Teweh, Rosmanjaya Anor.
Muara Teweh, pilarkalimantan.com – Terganggunya pasokan air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), khususnya di wilayah Desa Lemo I dan Desa Lemo II, Kecamatan Teweh Tengah menjadi sorotan salah satunya dari Anggota DPRD Barito Utara, Patih Herman AB.
Setelah menerima aspirasi dari masyarakat, Patih Herman AB bertindak cepat dengan menyampaikan keluhan yang diterimanya secara langsung ke pihak PDAM Muara Teweh.
Ia mengungkapkan, gangguan distribusi air terutama disebabkan oleh ketergantungan sistem terhadap pasokan listrik.
“Ketika listrik padam, distribusi air otomatis terhenti. Ini menjadi keluhan utama warga,” ujarnya, Selasa (5/5/2025).
Selain itu, ia menyoroti kondisi di Desa Lemo I, di mana aliran air kerap tidak menjangkau rumah-rumah warga.
“Situasi ini memaksa masyarakat menggunakan mesin penyedot air secara bergantian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama saat terjadi pemadaman listrik pada malam hari,” imbuhnya.
Menanggapi hal tersebut, Direktur PDAM Muara Teweh, Rosmanjaya Anor, mengakui adanya kendala teknis dalam sistem distribusi. Ia menjelaskan bahwa infrastruktur jaringan listrik yang ada saat ini belum mampu menopang operasional secara optimal.
“Kami membutuhkan kabel berkapasitas lebih besar sepanjang kurang lebih 200 meter agar distribusi bisa berjalan maksimal,” jelasnya.
Lebih lanjut, pihak PDAM telah menyusun rencana perbaikan melalui proposal anggaran yang mencakup penggantian pipa berukuran lebih besar serta penambahan mesin pendukung untuk meningkatkan tekanan dan jangkauan distribusi air.
Permasalahan serupa juga dilaporkan terjadi di kawasan sekitar SPBU Perusda di Jalan Pendreh. Namun, menurut pihak PDAM, jaringan pipa di wilayah tersebut sebenarnya telah menggunakan ukuran besar dan saat ini tengah dalam tahap evaluasi oleh tim teknis terkait.
Secara nasional, persoalan distribusi air bersih masih menjadi tantangan di berbagai daerah, terutama yang berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur dan ketergantungan pada pasokan energi.
Pemerintah daerah dan perusahaan air minum diharapkan dapat mempercepat pembenahan sistem agar pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara merata dan berkelanjutan.
Dengan adanya pertemuan tersebut, DPRD Barito Utara pun mendorong agar langkah konkret segera dilakukan, sehingga permasalahan yang dialami warga tidak berlarut dan kualitas layanan publik di sektor air bersih dapat terus ditingkatkan. (Candra)
