Palangka Raya, pilarkalimantan.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Kehutanan menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Provinsi Tahun 2024 untuk membahas pengamanan hutan. Acara yang berlangsung pada Kamis (5/12/2024) di Ballroom Luwansa Hotel, Palangka Raya, ini mengusung tema “Optimalisasi Koordinasi dan Sinergitas Kegiatan Pengawasan, Perlindungan, dan Pengamanan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah.”
Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah, Agustan Saining, menegaskan bahwa keberhasilan menjaga kelestarian hutan memerlukan kolaborasi lintas instansi. Ia juga mengapresiasi peran penting pihak kepolisian, kejaksaan, dan TNI dalam pengawasan dan perlindungan hutan.
“Pengamanan hutan bukan hanya tugas pemerintah daerah, melainkan tanggung jawab bersama. Kami memerlukan koordinasi erat dengan semua pihak, termasuk penegak hukum, untuk menghadapi tantangan seperti pembalakan liar, kebakaran hutan, dan alih fungsi lahan,” kata Agustan.
Rakor ini bertujuan menciptakan langkah strategis untuk mengatasi berbagai ancaman terhadap kawasan hutan di Kalimantan Tengah, provinsi yang memiliki wilayah terluas di Indonesia.
Ketua panitia Rakor, Kristianto, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memperkuat profesionalisme dan akuntabilitas seluruh pihak terkait dalam menjalankan tugasnya. “Sinergi antar instansi penting untuk melestarikan hutan sekaligus melindungi hak-hak masyarakat yang hidupnya bergantung pada sumber daya alam tersebut,” ujarnya.
Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, TNI, dan organisasi lingkungan. Diskusi yang digelar selama Rakor diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan hutan.
Kalimantan Tengah menghadapi tantangan besar dalam melindungi hutannya yang menjadi bagian penting dari ekosistem global. Pemerintah provinsi berkomitmen untuk menekan kerusakan hutan dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat serta lingkungan.
Melalui Rakor ini, diharapkan pengawasan dan perlindungan hutan dapat lebih efektif, menjadikan Kalimantan Tengah sebagai pengelolaan hutan yang baik. (Es )