Palangka Raya, pilarkalimantan.com – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Mariani Sabran menegaskan bahwa jabatan sebagai wakil rakyat harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Ia bahkan menyatakan siap meninggalkan kursi DPRD apabila tidak lagi mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah.
Pernyataan tegas itu disampaikan Mariani saat memperingati ulang tahunnya yang ke-44 pada Senin (11/5/26). Menurutnya, amanah sebagai anggota legislatif bukan sekadar jabatan, tetapi tanggung jawab moral untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat.
“Semoga saya tetap bisa bermanfaat bagi masyarakat. Kalau suatu saat tidak lagi memberi manfaat, lebih baik mundur dari jabatan,” ujarnya.
Sebagai anggota Komisi IV DPRD Kalteng yang membidangi pembangunan, Mariani mengatakan dirinya fokus mendorong pembangunan infrastruktur dasar yang masih menjadi kebutuhan utama masyarakat di berbagai wilayah Kalimantan Tengah. Jalan, jembatan, air bersih, dan listrik jadi prioritas utama kawalannya.
“Apalagi di daerah pelosok, DAS, dan wilayah perbatasan. Tanpa infrastruktur dasar, program lain susah jalan. Ekonomi masyarakat tidak akan tumbuh kalau aksesnya masih sulit,” kata politisi PDI Perjuangan itu.
Mariani menilai percepatan pembangunan memerlukan sinergi antara DPRD, pemerintah kabupaten, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah agar pemerataan pembangunan dapat berjalan lebih optimal. Tanpa kolaborasi, program sering tumpang tindih atau tidak tepat sasaran.
“Komisi IV siap jemput bola. Kami turun ke lapangan, dengar langsung keluhan warga, lalu kawal ke Pemprov dan Pemkab. Jangan sampai aspirasi masyarakat hanya jadi wacana,” tegasnya.
Menurutnya, kondisi efisiensi anggaran yang tengah dihadapi pemerintah daerah tidak boleh menghambat program prioritas yang langsung dirasakan masyarakat, khususnya pembangunan dan perbaikan jalan.
“Jalan yang memang dibutuhkan masyarakat harus menjadi prioritas karena sangat berpengaruh terhadap aktivitas warga dan pertumbuhan ekonomi. Kalau jalan bagus, harga bahan pokok turun, anak sekolah lebih aman, ambulans cepat sampai,” katanya.
Mariani meminta Pemprov dan Pemkab Kalteng cermat memetakan skala prioritas. Proyek mercusuar boleh, tapi jalan produksi dan jalan poros desa-warga harus tetap jadi utama.
Mariani juga menekankan pentingnya kolaborasi antara legislatif dan eksekutif, termasuk bersama Gubernur dan seluruh pemangku kepentingan, agar pembangunan daerah dapat berjalan lebih baik dan tepat sasaran.
“Tanpa kerja sama yang baik antara DPRD dan pemerintah, pembangunan akan jalan di tempat. Mari kita sama-sama jaga amanah rakyat. Masa jabatan itu sementara, tapi manfaatnya harus panjang,” pungkasnya.
Pernyataan Mariani ini mendapat apresiasi dari sejumlah aktivis dan warga. Sikap siap mundur jika tak bermanfaat dinilai jadi pengingat bagi seluruh wakil rakyat agar tetap fokus pada kepentingan publik, bukan sekadar jabatan. ( red )
