Palangka Raya, pilarkalimantan.com – Kota Palangka Raya meraih skor 92,9 dalam penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI sebagai Kota Percontohan Kabupaten/Kota Ber-AKSI Tahun 2026 pada kegiatan yang digelar di Aula Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, Rabu (18/11/26).
Hasil penilaian tersebut sebagai bagian dari evaluasi upaya pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah dan pihak terkait yang telah berkontribusi dalam proses penilaian. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memperkuat pencegahan korupsi.
“Kami memandang kehadiran Tim Penilai bukan semata sebagai evaluasi, tetapi kesempatan bagi Pemerintah Kota Palangka Raya untuk memperoleh masukan serta rekomendasi,” kata Fairid.
Fairid mengatakan, skor yang diperoleh menjadi motivasi bagi pemerintah kota untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Ia menekankan bahwa pencegahan korupsi membutuhkan komitmen, konsistensi, dan keteladanan dari seluruh aparatur.
Menurutnya, upaya pencegahan korupsi tidak cukup hanya melalui pemenuhan dokumen administrasi. Nilai-nilai antikorupsi harus diterapkan dalam pelaksanaan tugas, pengambilan kebijakan, pengelolaan anggaran, hingga pelayanan kepada masyarakat.
“Komitmen antikorupsi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Jangan sampai upaya pencegahan korupsi hanya menjadi slogan, tetapi harus tercermin dalam kebijakan, penggunaan anggaran, dan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, Pemkot Palangka Raya terus mendorong peningkatan integritas aparatur sipil negara (ASN), transparansi pengelolaan keuangan daerah, perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa, serta penguatan mekanisme pengaduan masyarakat.
Fairid meminta seluruh perangkat daerah menindaklanjuti hasil penilaian dan rekomendasi yang diberikan tim penilai. Ia mengingatkan agar capaian skor 92,9 tidak membuat jajaran pemerintah kota berpuas diri.
Selain aparatur pemerintah, Fairid juga mengajak masyarakat berperan dalam membangun budaya antikorupsi melalui kepedulian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
“Saya mengajak masyarakat ikut membangun budaya antikorupsi. Integritas bukan sekadar komitmen yang diucapkan, tetapi harus menjadi karakter yang diwujudkan dalam setiap tindakan,” pungkasnya.( red )
