Oplus_131072
Palangka Raya, pilarkalimantan.com — Pemerintah Kota Palangka Raya terus berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dengan mendorong penerapan manajemen risiko secara menyeluruh di seluruh perangkat daerah.
Hal ini disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Palangka Raya, Arbert Tombak saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko dan Penyusunan Risk Register 2025 di Alltrue Hotel Palangka Raya, Kamis (24/07/25).
Menurut Arbert, dinamika pemerintahan yang terus berkembang menuntut kesiapan organisasi dalam mengenali, menganalisis, dan mengelola risiko dengan baik. Risiko jika diabaikan dapat berdampak besar terhadap kinerja lembaga dan kepercayaan publik.
“Risiko dalam pemerintahan bukan sekadar potensi kegagalan internal, tapi juga bisa memengaruhi kualitas pelayanan publik secara luas. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko bukan lagi pilihan, melainkan keharusan,” katanya.
Ia menambahkan bahwa pendekatan ini akan membantu perangkat daerah merumuskan kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap potensi gangguan, baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaan program.
Melalui kegiatan bimtek ini, para aparatur sipil negara (ASN) diharapkan mampu meningkatkan kapasitasnya dalam menyusun risk register, sehingga setiap program yang dirancang memiliki antisipasi terhadap kemungkinan kendala atau kegagalan.
“Perencanaan yang baik harus dibarengi dengan mitigasi risiko yang matang agar tujuan pembangunan daerah dapat tercapai tanpa hambatan berarti,” ujarnya.
Arbert optimis, bila semua perangkat daerah konsisten menerapkan manajemen risiko, maka iklim birokrasi akan semakin sehat, produktif, dan kredibel.
“Dengan komitmen bersama, mari kita jadikan manajemen risiko sebagai instrumen utama dalam membangun pemerintahan yang tangguh dan terpercaya,” pungkasnya. (Es)
