Kenaikan BBM Nonsubsidi Bebani Ekonomi Warga Kalteng, Harga Pokok & Bangunan Ikut Naik
Palangka Raya, pilarkalimantan.com – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi mulai berdampak terhadap kondisi ekonomi masyarakat di Kalimantan Tengah. Dampak tersebut dirasakan melalui naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok hingga bahan bangunan di pasaran.
Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Purdiono, mengatakan kenaikan harga BBM turut memengaruhi aktivitas masyarakat karena biaya kebutuhan sehari-hari semakin meningkat.
“Kondisi ini membuat masyarakat semakin terbebani karena harga barang ikut naik dan aktivitas ekonomi menjadi terganggu,” ujarnya, Kamis (7/5/26).
Menurutnya, mahalnya harga BBM menyebabkan biaya distribusi barang ikut meningkat. Akibatnya, harga sembako seperti beras, minyak goreng, telur, hingga sayuran mengalami kenaikan karena ongkos angkut yang lebih tinggi.
Efek domino yang sama juga dirasakan sektor konstruksi. Harga semen, besi, dan material bangunan lainnya ikut naik. Ini berpotensi menghambat pembangunan rumah warga dan proyek infrastruktur di daerah.
“Kalau BBM naik, semua ikut naik. Karena distribusi di Kalteng masih sangat tergantung truk. Dari Palangka Raya ke Barsel, Mura, Katingan, semua kena imbasnya,” kata politisi PDI Perjuangan itu.
Ia menilai dampak tersebut dirasakan langsung oleh masyarakat kecil, terutama pedagang dan warga yang bergantung pada stabilitas harga kebutuhan pokok.
Pedagang pasar tradisional harus menaikkan harga jual agar tidak rugi, sementara daya beli warga menurun. Ujungnya omzet pedagang turun dan beban hidup rumah tangga makin berat.
“Yang paling terasa itu ibu-ibu dan pelaku UMKM. Belanja harian jadi lebih mahal, sementara penghasilan tidak ikut naik,” ujarnya.
Selain itu, Purdiono berharap persoalan distribusi BBM subsidi dapat menjadi perhatian serius pemerintah agar masyarakat kecil tidak semakin terbebani di tengah kondisi ekonomi.
“Distribusi BBM subsidi harus benar-benar diperhatikan supaya masyarakat kecil, khususnya pedagang kecil, nelayan, petani, dan sopir angkutan, tetap bisa menjalankan usahanya dengan baik,” ungkapnya.
Ia meminta Pertamina dan aparat penegak hukum memperketat pengawasan agar BBM subsidi tepat sasaran. Jangan sampai masih ada penyelewengan atau antrean panjang yang merugikan warga.
Komisi I DPRD Kalteng juga akan memanggil instansi terkait untuk membahas langkah stabilisasi harga dan pengendalian inflasi daerah agar daya beli masyarakat tetap terjaga. ( red )
