Palangka Raya, pilarkalimantan.com – Kondisi jalan nasional di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito, Kalimantan Tengah, kian mengkhawatirkan. Kerusakan yang meluas di sejumlah ruas vital tak hanya menghambat arus transportasi, tetapi juga dinilai telah memasuki tahap membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Sirajul Rahman, secara tegas mendesak pemerintah pusat melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) untuk segera melakukan perbaikan menyeluruh, bukan sekadar tambal sulam.
“Kerusakan jalan sudah tergolong berat dan tersebar di berbagai wilayah, mulai dari Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara hingga Murung Raya. Ini tidak bisa lagi ditangani secara parsial,” ujar politisi PKS Kalteng itu.
Ia menekankan, ruas-ruas tersebut merupakan jalan negara yang memiliki peran strategis sebagai urat nadi konektivitas antarwilayah. Jalur ini menopang distribusi sembako, BBM, hasil pertanian, hingga akses warga ke pusat layanan.
Namun, kondisi di lapangan justru memperlihatkan sebaliknya. Banyak titik mengalami kerusakan parah, badan jalan menyempit karena longsor/abrasi, lubang menganga, hingga memicu perlambatan distribusi logistik. Truk sering terjebak berjam-jam.
Sorotan tajam juga diarahkan pada ruas Muara Teweh – Puruk Cahu. Di Kilometer 52, kerusakan dilaporkan cukup serius: jalan amblas, bergelombang, dan minim penerangan. Potensi tinggi memicu kecelakaan lalu lintas, terutama saat malam/hujan.
“Ini bukan sekadar soal kenyamanan, tapi sudah menyangkut keselamatan. Jika dibiarkan, risiko kecelakaan akan terus meningkat,” tegasnya.
Tak hanya jalan, kondisi jembatan turut menjadi perhatian. Salah satunya jembatan di wilayah Bitan yang dilaporkan mengalami penurunan kualitas struktur. Saat hujan, jembatan tersebut bahkan kerap tergenang air, memperparah risiko bagi pengguna. Struktur yang melemah rawan ambruk jika dilewati beban berat.
Selain itu, DPRD Kalteng juga menyoroti lambannya progres pembangunan ruas Sungai Hanyu – Puruk Cahu. Proyek yang diharapkan menjadi solusi konektivitas kawasan itu dinilai berjalan tanpa kepastian. Warga khawatir jadi “jalan hantu” yang tak kunjung selesai.
“Jangan sampai proyek ini mangkrak di tengah jalan. Harus ada komitmen untuk menuntaskan pembangunan hingga benar-benar bisa dimanfaatkan masyarakat,” tambahnya.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, DPRD Kalteng menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur di kawasan DAS Barito harus tetap menjadi prioritas nasional. Selain menyangkut keselamatan, keberadaan jalan yang layak juga menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah. Harga barang jadi mahal karena ongkos angkut naik akibat jalan rusak.
“Pemerintah pusat harus memberi perhatian serius. Infrastruktur jalan ini menyangkut hajat hidup masyarakat luas. Realisasinya tidak bisa ditunda lagi,” pungkasnya.
Komisi IV DPRD Kalteng berencana memanggil BPJN Kalteng + kontraktor pelaksana untuk RDP. Mereka juga akan turun lapangan ke Barsel, Bartim, Barut, Mura buat cek langsung titik rawan. ( red )
