Palangka Raya, pilarkalimantan.com – DPRD Kalteng meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan pasien peserta BPJS Kesehatan di sejumlah rumah sakit. Dorongan ini muncul setelah banyaknya keluhan warga terkait lambatnya layanan, antrean panjang, hingga rumitnya urusan administrasi.
Anggota Komisi III DPRD Kalteng, Amonius Tawang, menyebut pelayanan kesehatan jadi perhatian serius karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
“Pelayanan yang lambat langsung berdampak ke kondisi pasien, apalagi yang harus kontrol rutin dan berkelanjutan. Ini menyangkut nyawa orang,” ujarnya, Rabu (3/6/26).
Amonius mengungkap, salah satu keluhan yang paling sering masuk: jarak kontrol pertama ke kontrol kedua bisa sampai 2 minggu.
“Memang ada masyarakat yang menyampaikan keluhan terkait pelayanan BPJS ini. Ada yang dari cek kontrol pertama ke kontrol kedua harus menunggu sampai dua minggu. Itu yang kemudian jadi perhatian kami di Komisi III,” katanya.
Jeda 2 minggu dinilai rawan menghambat proses pemulihan pasien penyakit kronis seperti jantung, ginjal, kanker, diabetes. DPRD minta RS dan BPJS duduk bareng benahi sistem antrean dan jadwal dokter spesialis.
Selain antrean, masalah administrasi masih jadi batu sandungan di lapangan. Ketidaksesuaian data domisili, perubahan identitas peserta, sampai prosedur rujukan disebut sering bikin proses penanganan molor.
“Kami berharap persoalan administrasi ini bisa dipermudah. Jangan sampai masyarakat yang sedang sakit justru dibuat bingung dengan proses yang panjang,” tegas Amonius.Sebagai tindak lanjut.
DPRD Kalteng lewat Komisi III sudah mulai membahas keluhan warga bersama pihak terkait. Di hari yang sama, Ketua Komisi III bersama anggota juga menghadiri rapat bersama Bagian Kesra Setda Prov Kalteng yang membahas khusus pelayanan BPJS di Kalteng.
Dalam rapat tersebut, pihak BPJS dijadwalkan memaparkan program pelayanan dan langkah perbaikan ke depan. DPRD berharap pertemuan itu menghasilkan solusi konkret, bukan wacana.
Amonius menegaskan, layanan kesehatan harus jadi prioritas karena masyarakat butuh akses berobat yang cepat, mudah, dan tidak berbelit-belit. Ia juga mendorong fasilitas kesehatan lebih responsif terhadap kebutuhan pasien BPJS supaya kepercayaan publik ke layanan kesehatan tetap terjaga. ( red )
