Jakarta, pilarkalimantan.com – Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (DPP IPJI) memperkuat langkahnya dalam mendukung program strategis pemerintah dengan menggandeng Dr. Ronny F. Sompie, S.H., M.H. Pertemuan resmi digelar di Jakarta, Kamis (16/6/26), dan menghasilkan kesepakatan untuk membangun kemitraan dalam isu perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), serta pemberantasan peredaran gelap narkotika lintas negara.
Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Umum DPP IPJI Dr. Ir. Kun Wardana Abyoto, M.T., Sekretaris Jenderal Andi Muhammad Nirwansyah, dan Bendahara Umum Christy Andrini. Suasana diskusi berlangsung akrab dan fokus pada bagaimana peran insan pers dapat dioptimalkan sebagai garda terdepan edukasi publik.
Agenda utama pertemuan adalah penyampaian permohonan agar Dr. Ronny F. Sompie berkenan menjadi Dewan Pembina DPP IPJI. Pengurus menilai pengalaman panjang Ronny di bidang kepolisian, keimigrasian, dan perlindungan pekerja migran akan memperkuat kapasitas organisasi dalam menjalankan fungsi peningkatan kompetensi jurnalis dan edukasi kebangsaan.
Permohonan itu disambut baik. Dr. Ronny F. Sompie menyatakan kesediaannya bergabung sebagai Dewan Pembina DPP IPJI.
Ketua Umum DPP IPJI, Dr. Ir. Kun Wardana Abyoto, menyebut keputusan tersebut sebagai momentum penting bagi organisasi.
“Kami menyampaikan apresiasi atas kesediaan Dr. Ronny F. Sompie menjadi Dewan Pembina DPP IPJI. Pengalaman beliau di bidang kepolisian, keimigrasian, dan perlindungan pekerja migran akan menjadi bekal yang sangat berharga bagi IPJI dalam meningkatkan kualitas sumber daya jurnalis serta memperkuat edukasi kepada masyarakat,” ujar Kun Wardana.
Sekretaris Jenderal DPP IPJI Andi Muhammad Nirwansyah menekankan bahwa kejahatan transnasional saat ini semakin kompleks. Menurutnya, pers memiliki posisi strategis untuk menyampaikan informasi yang benar, berimbang, dan edukatif.
“Jurnalis memiliki peran strategis sebagai penyampai informasi yang benar, berimbang, dan edukatif. Melalui pemberitaan yang berkualitas, media dapat menjadi bagian dari upaya pencegahan TPPO, memberikan pemahaman mengenai prosedur resmi penempatan pekerja migran, sekaligus meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap jaringan peredaran narkotika lintas negara,” kata Andi.
Bendahara Umum Christy Andrini menambahkan, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci membangun kesadaran masyarakat. Ia menilai sinergi antara organisasi profesi jurnalis, pemerintah, dan aparat penegak hukum diperlukan agar informasi sampai ke akar rumput secara efektif.
Dalam diskusi, para pengurus juga membahas pentingnya membangun jejaring kerja sama antara IPJI dengan kementerian, lembaga negara, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat. Tujuannya memperluas literasi publik terkait perlindungan PMI, pencegahan TPPO, dan pemberantasan narkotika.
Sebagai tindak lanjut, DPP IPJI bersama Dr. Ronny F. Sompie merancang program sosialisasi nasional di berbagai provinsi. Program ini akan melibatkan insan pers, akademisi, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, organisasi pekerja migran, hingga masyarakat umum.
Fokus kegiatan adalah membangun pemahaman komprehensif mengenai modus perdagangan orang, jalur ilegal penempatan PMI, dan ancaman jaringan narkotika internasional.
Dr. Ronny F. Sompie menegaskan pencegahan TPPO tidak bisa hanya dibebankan pada satu institusi.
“Pers memiliki kekuatan besar dalam membangun opini publik dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Informasi yang akurat, faktual, dan edukatif akan menjadi benteng awal agar masyarakat tidak mudah menjadi korban sindikat perdagangan orang maupun jaringan narkotika internasional,” ujarnya.
Dr. Ronny F. Sompie merupakan Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan dengan pengalaman luas di bidang penegakan hukum dan komunikasi publik.
Selama berdinas di Polri, ia pernah menjabat sebagai Kepala Biro Pengawasan Penyidikan Bareskrim Polri, Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Direktur Reserse Kriminal Polda Sumatera Utara, Karo Ops Polda Metro Jaya, hingga Kapolda Bali.
Pada 2015 hingga 2020, ia dipercaya Presiden RI menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham. Di masa kepemimpinannya, Ditjen Imigrasi mendorong modernisasi layanan, penguatan pengawasan orang asing, kerja sama internasional, serta sistem pencegahan TPPO dan penyelundupan manusia melalui sinergi lintas kementerian.
Dengan bergabungnya Dr. Ronny F. Sompie sebagai Dewan Pembina, DPP IPJI menargetkan penguatan peran jurnalis sebagai agen perubahan dan mitra strategis pemerintah. Harapannya, melalui jurnalisme profesional dan edukatif, masyarakat semakin terlindungi dari ancaman kejahatan transnasional dan semakin memahami hak-haknya sebagai pekerja migran. ( red )
