Palangka Raya, pilarkalimantan.com – DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mendesak pemerintah daerah agar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar. Kebijakan ini dinilai krusial untuk mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah pedalaman yang masih minim aksesibilitas.
Kebutuhan mendesak seperti perbaikan jalan konektivitas, pembangunan jembatan, fasilitas kesehatan, penerangan listrik, hingga program rumah layak huni bagi masyarakat pedesaan dinilai harus menjadi prioritas utama dalam pengalokasian anggaran daerah.
Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Maryani Sabran, menegaskan bahwa formulasi kebijakan pembangunan daerah harus dirancang berdasarkan fakta objektif dan kondisi nyata yang dialami warga di lapangan.
“Lebih baik kita memprioritaskan hal-hal yang memang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Contohnya pembangunan jembatan untuk anak-anak yang pergi ke sekolah. Masih ada anak-anak yang bahkan tidak memakai sepatu dan harus menyeberang sungai tanpa adanya jembatan,” ujar Maryani pada Rabu (30/7/26).
Maryani menekankan pentingnya efisiensi dan ketepatan sasaran dari setiap alokasi anggaran yang dikucurkan. Menurutnya, penetapan skala prioritas harus mengedepankan empati dan kepekaan sosial terhadap realitas masyarakat pedalaman.
“Kalau saya punya kebijakan, jangankan jembatan, jalan pun akan saya bangun. Kenapa begitu? Karena kita harus berbicara dengan hati. Ketika menentukan anggaran, kita harus memikirkan terlebih dahulu apa yang benar-benar menjadi prioritas di Kalimantan Tengah,” tegasnya.
Ia menambahkan, dorongan dan kritik konstruktif yang disampaikannya bukan sekadar asumsi atau laporan di atas kertas, melainkan murni fakta dari hasil penyerapan aspirasi dan observasi langsung saat melakukan kunjungan kerja ke berbagai titik pelosok pedesaan.( red )
