Palangka Raya, pilarkalimantan.com – Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menghadiri Rapat Koordinasi Antisipasi Kenaikan Harga akibat dampak kenaikan BBM yang digelar di Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Tengah, Senin (20/4/26).
Pertemuan ini diharapkan dapat membangun kebersamaan, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mengantisipasi berbagai permasalahan yang mungkin terjadi ke depan. Sebagaimana diketahui, persoalan BBM memiliki dampak yang sangat luas terhadap berbagai sektor, mulai dari transportasi, logistik, pertanian, hingga harga kebutuhan pokok di pasar.
Gubernur menjelaskan, berdasarkan data yang ada, kebutuhan BBM di Kalimantan Tengah cukup besar. Distribusi ditopang beberapa depot utama seperti di Pulang Pisau, Sampit, dan Pangkalan Bun. Dengan wilayah yang luas dan karakteristik geografis yang beragam, distribusi harus benar-benar diperhatikan, baik dari sisi jumlah maupun pemerataan ke seluruh kabupaten/kota.
“Kami berharap adanya penyesuaian distribusi, khususnya pada wilayah-wilayah dengan aktivitas tinggi seperti perkebunan, pertambangan, dan pertanian. Hal ini penting agar distribusi BBM dan LPG dapat lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan riil di lapangan,” ujarnya.
Menurut Agustiar, sektor perkebunan sawit, pertambangan, dan pertanian merupakan penggerak ekonomi daerah yang sangat bergantung pada ketersediaan solar. Jika pasokan tersendat, efeknya langsung terasa pada biaya produksi, upah buruh, hingga harga tandan buah segar. Karena itu, pola distribusi harus mempertimbangkan peta aktivitas ekonomi agar tidak terjadi kelangkaan di sentra produksi.
Lebih lanjut, disampaikan bahwa dampak distribusi BBM sangat luas, termasuk terhadap harga kebutuhan pokok dan inflasi daerah. Kenaikan biaya angkut berimbas pada harga beras, minyak goreng, telur, dan komoditas lain. Tanpa mitigasi, daya beli masyarakat berisiko tergerus.
“Kita menilai bahwa permasalahan BBM ini berpotensi menjadi persoalan serius apabila tidak segera diantisipasi. Diperlukan langkah-langkah konkret dan cepat dari kita semua,” tegasnya.
Gubernur juga menekankan pentingnya penguatan pengawasan distribusi BBM dan LPG. Ia mendorong pemanfaatan teknologi untuk menutup celah penyalahgunaan. “Kita perlu memperkuat pengawasan, termasuk jika diperlukan dengan pemantauan distribusi berbasis GPS, dokumentasi lapangan, serta pengawasan langsung hingga ke SPBU,” ungkapnya.
Selain teknologi, pola operasional SPBU juga perlu ditata. Salah satu opsi yang dikemukakan adalah pengaturan waktu pelayanan antara BBM subsidi dan non-subsidi. Skema ini diharapkan mencegah penumpukan kendaraan dan antrean panjang, sekaligus memudahkan pengawasan agar BBM subsidi tidak disalahgunakan untuk industri.
“Sekali lagi, mari kita perkuat kolaborasi dan gotong royong dalam mengantisipasi potensi kelangkaan BBM dan LPG. Pastikan subsidi tepat sasaran, dan tidak ada celah sekecil apa pun untuk penyalahgunaan,” tandasnya.
Sementara itu, Pj. Sekda Linae Victoria Aden menyampaikan bahwa pemerintah daerah perlu memastikan pasokan dan distribusi BBM serta LPG tetap aman dan lancar melalui koordinasi intensif dengan Pertamina dan seluruh pemangku kepentingan. Ia menambahkan, pengawasan distribusi subsidi, baik BBM maupun LPG 3 kg, harus diperketat agar tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan.
“Langkah penertiban serta penegakan hukum terhadap penimbunan dan kecurangan juga perlu dilakukan secara tegas,” ujar Linae.
Pengendalian inflasi daerah, lanjutnya, menjadi prioritas melalui monitoring harga harian, sidak pasar, serta intervensi apabila terjadi lonjakan. Di sisi perlindungan masyarakat, Pemprov menyiapkan bantalan berupa bantuan sosial, operasi pasar, dan membuka layanan pengaduan agar keluhan warga cepat ditindaklanjuti.
“Komunikasi publik yang transparan sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta mencegah terjadinya kepanikan,” ujarnya.
Di sisi lain, pihak Pertamina telah melakukan sejumlah langkah antisipatif, antara lain melalui penguatan stok di terminal BBM, monitoring distribusi secara real time, serta optimalisasi armada dan jadwal penyaluran. Langkah ini perlu didukung dengan sinergi di tingkat daerah, termasuk data kebutuhan riil dari pemda dan pengamanan jalur distribusi oleh aparat.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forkopimda, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Yuliansyah Andrias, Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Tengah Hendri Hanafi, kepala perangkat daerah terkait, serta jajaran Pertamina.
Dengan penguatan koordinasi, pengawasan berbasis data, dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, Pemprov Kalteng menargetkan distribusi BBM dan LPG tetap lancar, subsidi tepat sasaran, serta gejolak harga kebutuhan pokok dapat diredam. ( red)
