Palangka Raya, pilarkalimantan.com – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Pipit Setyorini, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat komitmen dan kolaborasi dalam menjaga kualitas tata kelola keuangan daerah. Hal ini penting agar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih Pemerintah Provinsi Kalteng dapat terus dipertahankan pada tahun-tahun mendatang.
Menurut Pipit, mempertahankan predikat WTP merupakan pekerjaan yang lebih berat dibandingkan meraihnya pertama kali.
“Mempertahankan predikat WTP jauh lebih berat daripada meraihnya. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi yang baik antara eksekutif, legislatif, serta seluruh satuan kerja perangkat daerah agar pengelolaan keuangan tetap terjaga kualitasnya,” kata Pipit, Selasa (30/6/26).
Pipit menegaskan, opini WTP bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. DPRD memiliki peran melalui fungsi pengawasan, sementara seluruh perangkat daerah wajib menjalankan pengelolaan keuangan secara tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia menilai, opini WTP merupakan indikator bahwa laporan keuangan daerah telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan memenuhi ketentuan yang ditetapkan Badan Pemeriksa Keuangan.
Namun Pipit mengingatkan, capaian tersebut tidak boleh berhenti sebagai prestasi administratif semata. WTP harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran agar berdampak langsung pada pelayanan publik.
Untuk mendukung hal itu, Komisi I DPRD Kalteng berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Pengawasan dilakukan melalui evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program serta pengelolaan anggaran di lingkungan Pemprov Kalteng.
Langkah ini bertujuan agar setiap potensi kekurangan dapat segera diperbaiki sebelum berkembang menjadi temuan dalam pemeriksaan.
Selain pengawasan, Pipit juga menyoroti pentingnya membangun budaya kerja yang mengedepankan integritas, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap regulasi di seluruh organisasi perangkat daerah.
“Dengan budaya kerja yang baik, kualitas tata kelola pemerintahan dapat terus meningkat seiring dengan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin baik,” ujarnya.
Lebih lanjut, Pipit berharap keberhasilan mempertahankan opini WTP dapat berjalan seiring dengan peningkatan efektivitas penggunaan anggaran. Dengan begitu, setiap program pembangunan benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur.
“Mari kita jaga bersama kepercayaan ini, sehingga anggaran yang dikelola dapat memberikan manfaat nyata bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kalteng secara luas,” pungkasnya.
Opini WTP menjadi salah satu tolok ukur kredibilitas pemerintah daerah di mata publik dan lembaga pengawas. Dengan sinergi antara eksekutif, legislatif, dan seluruh OPD, DPRD Kalteng optimis predikat tersebut dapat dipertahankan sekaligus memastikan anggaran daerah digunakan tepat sasaran untuk kemajuan Bumi Tambun Bungai.( red )
