Palangka Raya, pilarkalimantan.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat langkah pengendalian inflasi melalui berbagai program strategis, seperti Gerakan Pangan Murah (GPM), pasar murah, dan penyaluran bantuan pangan, terutama menjelang sejumlah hari besar keagamaan.
Komitmen tersebut ditegaskan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Yuas Elko, usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026, Senin (20/4/26). Rapat koordinasi itu diikutinya secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, dan turut dihadiri unsur Forkopimda serta kepala perangkat daerah lingkup Pemprov Kalteng.
“Langkah yang kami lakukan sesuai arahan Bapak Gubernur, di antaranya mengintensifkan Gerakan Pangan Murah, pasar murah, serta penyaluran bantuan pangan pemerintah kepada masyarakat,” ujar Yuas Elko.
Ia menegaskan, upaya tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok tetap aman di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat. Kenaikan permintaan pada periode hari besar keagamaan kerap memicu gejolak harga komoditas pangan strategis seperti beras, minyak goreng, telur, cabai, dan bawang. Karena itu, intervensi pemerintah melalui GPM dan pasar murah dinilai efektif meredam potensi kenaikan harga di tingkat konsumen.
“Menjelang bulan Mei yang terdapat beberapa hari besar keagamaan, kami juga akan terus menggelar operasi pasar agar kondisi harga tetap terkendali,” tambahnya.
Operasi pasar akan difokuskan pada titik-titik padat penduduk dan daerah yang berdasarkan data BPS memiliki indeks harga konsumen berfluktuasi tinggi. Pemprov Kalteng juga menggandeng Bulog, distributor, dan pelaku usaha pangan lokal untuk memastikan pasokan komoditas tercukupi dengan harga di bawah harga pasar.
Selain langkah jangka pendek, Pemprov Kalteng juga menyiapkan strategi jangka panjang dengan memperkuat ketahanan pangan daerah. Yuas menyebut, ketergantungan pasokan dari luar daerah masih menjadi tantangan struktural inflasi pangan di Kalteng. Karena itu, penguatan sisi produksi dan hilirisasi pertanian menjadi prioritas.
“Ke depan, perlu didukung dengan penyediaan sarana seperti pabrik pakan ternak serta pengembangan unit pengolahan hasil pertanian, termasuk rice milling unit,” jelas Yuas.
Pembangunan pabrik pakan ternak diharapkan menekan biaya produksi peternak lokal, sehingga harga telur dan daging ayam dapat lebih stabil. Sementara rice milling unit (RMU) di sentra produksi padi akan memotong rantai distribusi, menjaga kualitas gabah, dan meningkatkan nilai tambah petani. Langkah ini sejalan dengan arahan Gubernur H. Agustiar Sabran untuk mendorong kemandirian pangan Kalteng dalam beberapa tahun ke depan.
Di sisi lain, terkait ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM), Pemprov Kalteng turut melakukan langkah pengawasan bersama berbagai pihak guna mengantisipasi antrean di lapangan. Kelangkaan BBM, khususnya solar subsidi, kerap berdampak domino terhadap biaya logistik dan harga barang.
“Sesuai arahan Gubernur, kami melibatkan tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan untuk membantu pengawasan distribusi BBM,” ungkapnya.
Peliban tokoh masyarakat dan ormas dinilai efektif sebagai mekanisme kontrol sosial di tingkat SPBU dan agen penyalur. Mereka membantu memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran dan mencegah praktik penimbunan. Pemprov juga membentuk tim terpadu bersama Pertamina, Polda, dan Dinas ESDM untuk memantau stok dan distribusi harian.
Ia menambahkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan stok BBM tetap aman dalam beberapa bulan ke depan. “Kami harapkan distribusi dari pusat ke daerah berjalan lancar sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” tutupnya.( red)
