Palangka Raya, pilarkalimantan.com – Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran memastikan stok beras di wilayahnya aman untuk kebutuhan hingga satu tahun ke depan. Kepastian ini disampaikan usai inspeksi mendadak di Gudang Bulog Jalan Tjilik Riwut Km 3, Selasa ( 21/4/26) di tengah potensi gejolak harga akibat kenaikan BBM nonsubsidi.
Langkah sidak ini dilakukan sebagai bagian dari mitigasi dini Pemprov Kalteng terhadap risiko inflasi pangan. Kenaikan harga BBM nonsubsidi dikhawatirkan berdampak pada ongkos distribusi dan memicu kenaikan harga bahan pokok di tingkat konsumen, terutama menjelang momentum hari besar keagamaan.
Agustiar menyatakan pengecekan dilakukan untuk memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga, sekaligus melihat langsung kualitas dan jumlah cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog. Dari hasil peninjauan, stok beras medium dan premium di gudang dalam kondisi cukup dan siap disalurkan sewaktu-waktu melalui operasi pasar.
“Untuk ketersediaan pangan kita, khususnya beras, akan aman saja selama setahun,” ujarnya kepada media.
Ia menambahkan, pemerintah provinsi kini memperketat pemantauan bahan pokok penting, tidak hanya beras, tetapi juga minyak goreng, gula, telur, cabai, bawang merah, dan daging. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kalteng diminta melaporkan perkembangan harga harian dari seluruh kabupaten/kota agar intervensi bisa dilakukan cepat dan tepat sasaran.
Menurut dia, peran Bulog sangat strategis dalam menjaga stabilitas harga. Sebagai operator cadangan pangan pemerintah, Bulog menjadi instrumen utama untuk operasi pasar, penyaluran beras SPHP, dan bantuan pangan. Karena itu, pemerintah menggandeng lembaga tersebut untuk menjalankan program intervensi pasar secara terukur.
“Kami kerja sama dengan Bulog mengadakan pasar penyeimbang dan pangan murah sesuai komoditas yang mengalami inflasi,” katanya.
Program pasar murah dan pasar penyeimbang akan digencarkan di titik-titik yang berdasarkan data BPS dan Dinas Perdagangan mengalami kenaikan harga signifikan. Skemanya, Bulog menyiapkan pasokan, sementara Pemprov bersama pemkab/pemkot memfasilitasi lokasi, distribusi, dan memastikan harga jual di bawah harga pasar. Komoditas yang disiapkan meliputi beras, minyak goreng, gula, dan telur.
Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah agar tidak terdampak langsung kenaikan harga. Bantuan pangan beras 10 kg per keluarga penerima manfaat terus disalurkan, dengan data penerima yang dimutakhirkan bersama Dinas Sosial dan pemda kabupaten/kota.
Agustiar mengimbau masyarakat tidak melakukan panic buying. Ia menegaskan stok pangan mencukupi dan pemerintah akan terus hadir menjaga stabilitas. “Silakan berbelanja sesuai porsinya, tidak perlu khawatir,” ujarnya.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Kalteng, Linae Victoria Aden, mengatakan pengendalian inflasi menjadi prioritas pemerintah daerah. TPID Provinsi dan TPID kabupaten/kota bekerja dalam satu komando untuk menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif kepada publik.
“Upaya yang dilakukan meliputi pemantauan harga harian, inspeksi pasar, hingga intervensi saat terjadi lonjakan,” kata Linae.
Ia juga menyebut koordinasi dengan Pertamina terus diperkuat untuk menjaga kelancaran distribusi energi. Sebab, kelangkaan BBM dan LPG dapat mengganggu rantai pasok pangan. Di sisi pengawasan, Satgas Pangan dan aparat penegak hukum diminta aktif mencegah spekulasi dan penimbunan.
“Penertiban dan penegakan hukum terhadap penimbunan harus dilakukan tegas,” tegas Linae.
Langkah terpadu ini diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah tekanan kenaikan harga BBM. Dengan stok beras aman, intervensi pasar yang terukur, dan pengawasan distribusi yang ketat, Pemprov Kalteng optimistis daya beli masyarakat tetap terjaga dan inflasi daerah berada pada level yang terkendali.( red)
